TINGKATKAN TRANSPARANSI, PTA BANDUNG AUDIT PELAYANAN PUBLIK DAN PPID DI PA MAJALENGKA

MAJALENGKA – Guna memastikan pelayanan hukum berjalan prima dan akuntabel, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) terhadap Pelayanan Pengadilan Agama (PA) Majalengka. Evaluasi berkala yang dijalankan oleh Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (Hatibinwasda) ini difokuskan pada penguatan kualitas pelayanan publik di area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta optimalisasi keterbukaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pemeriksaan komprehensif ini dilakukan secara detail menyangkut manajemen peradilan, kesiapan fasilitas, keterbukaan informasi, hingga kepatuhan aparatur peradilan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).

Fokus Evaluasi: Layanan Informasi Publik dan Sarana Pendukung

Dalam audit yang berlangsung selama dua hari tersebut, Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan perhatian khusus pada beberapa indikator pelayanan vital:

• Optimalisasi PPID: Pemeriksaan mencakup kesiapan meja informasi publik, keandalan struktur dan petugas PPID, penyusunan Maklumat Pelayanan Informasi Publik, serta mekanisme evaluasi dan pelaporan dokumentasi sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik.
• Keandalan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): Penilaian diarahkan pada efektivitas sistem antrean elektronik, pengawasan melalui CCTV, kompetensi petugas pelayanan, serta publikasi Maklumat dan Standar Pelayanan PTSP agar mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan.
• Fasilitas Ramah Kelompok Rentan: Tim turut mengecek langsung ketersediaan sarana penunjang bagi masyarakat, termasuk fasilitas ramah penyandang disabilitas, ruang laktasi, ruang bermain anak, serta kenyamanan ruang tunggu sidang.
• Ketertiban Administrasi Perkara & PNBP: Evaluasi ketat dilakukan terhadap pengelolaan perkara berbasis e-Court, pemanfaatan Anjungan Gugatan Mandiri, transparansi Pos Bantuan Hukum (Posbakum), hingga ketertiban administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Komitmen Pelayanan Prima

Ketua Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyampaikan bahwa secara umum aspek pelayanan publik dan pemenuhan hak atas informasi di Pengadilan Agama Majalengka telah berjalan secara konsisten dan responsif. Meski demikian, beberapa rekomendasi perbaikan dan catatan kecil tetap diberikan sebagai panduan untuk menyempurnakan aspek transparansi dan keandalan sistem administrasi.

Pimpinan Pengadilan Agama Majalengka menegaskan komitmen penuh untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan catatan dari tim pengawas. Evaluasi ini menjadi modal penting bagi Pengadilan Agama Majalengka dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta mewujudkan service excellence demi kepuasan penuh masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Majalengka.